LUWU, SETARAKATA.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu mengadakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Caffe The Zoel, Belopa, Senin (25/11/24).
Acara ini bertujuan untuk menguatkan peran masyarakat, khususnya komunitas guru, dalam mengawasi jalannya Pemilu.
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu menandatangani MoU terkait pengawasan partisipatif dan merekrut Gerakan Relawan Pengawas TPS.
Kegiatan ini melibatkan komunitas Guru Penggerak I La Galigo dan Ikatan Guru Konselor Indonesia (IGKTI) Kabupaten Luwu, dengan total 30 peserta—10 dari Guru Penggerak dan 20 dari IGKTI.
Komisioner Bawaslu Divisi HP2H, Wahyu Drajat, menekankan pentingnya peran guru dalam menjaga integritas Pemilu.
Menurutnya, guru dapat membantu mencegah pelanggaran pada masa tenang, pemungutan suara, hingga proses rekapitulasi di TPS.
“Guru memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan menjaga integritas Pemilu. Bawaslu tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan guru dan seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Wahyu.
Sementara itu, Akbar Sabani, S.E.I., M.E., yang menjadi narasumber, membahas pentingnya pencegahan pelanggaran Pemilu. Ia mengingatkan peserta untuk mewaspadai isu SARA dan praktik politik uang yang kerap terjadi selama Pilkada.
“Guru harus menjadi agen perubahan dengan mengedukasi masyarakat untuk menolak segala bentuk pelanggaran, sehingga Pemilu dapat berjalan jujur, adil, dan bersih,” jelas Akbar.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis Bawaslu dalam membangun sinergi dengan komunitas guru untuk menciptakan Pemilu berintegritas.
Dengan partisipasi aktif dari guru, Bawaslu optimis dapat meminimalkan pelanggaran Pemilu di Kabupaten Luwu.
Bawaslu berharap sinergi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi yang jujur dan adil.
Melalui kolaborasi ini, demokrasi di Kabupaten Luwu diharapkan semakin berkualitas dan berintegritas.
Dengan semangat kebersamaan, Bawaslu Luwu yakin bahwa kolaborasi dengan guru akan memperkuat pengawasan TPS serta memberikan dampak positif dalam menciptakan demokrasi yang sehat di Kabupaten Luwu. (*)
