LUWU TIMUR, SETARAKATA.com – Kebocoran pipa milik PT Vale Indonesia (PTVI) di Kecamatan Towuti, Luwu Timur, telah menyebabkan kerusakan parah pada lahan seluas 82 hektare yang mencakup lima desa. Bencana ini berdampak pada sawah, kebun, empang, dan hewan ternak milik warga. Menanggapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) telah memperpanjang masa tanggap darurat selama tujuh hari ke depan.
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, memimpin rapat koordinasi (rakor) darurat di Aula Kantor Camat Towuti. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kapolres Lutim, perwakilan DPRD, Danramil Nuha, serta jajaran manajemen PTVI, termasuk Direktur External Relation & Corporate Affairs, Endra Kusuma. Jumat (5/9/2025).
Dalam rakor tersebut, Bupati Irwan Bachri Syam menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil keputusan akhir sebelum mendapatkan hasil kajian dari tim ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Hasanuddin (Unhas). Ia juga menjamin bahwa penanganan masalah ini akan berlangsung secara adil dan transparan.
“Insya Allah, selaku pemerintah kami akan kawal permasalahan ini hingga tuntas, dan saya pastikan semua berjalan secara fair dan transparan,” ujar Bupati Lutim, Sabtu 6 September 2025
Endra Kusuma, Direktur External Relation & Corporate Affairs PT Vale Indonesia, menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk memulihkan kerusakan. Ia memastikan bahwa saluran irigasi yang rusak akan diperbaiki agar aliran sungai kembali normal.
“Kami pastikan saluran irigasi yang rusak akan diperbaiki agar aliran sungai kembali normal,” tegasnya.
Dalam rapat terungkap bahwa dampak kebocoran diklasifikasikan ke dalam empat sektor utama: sawah, kebun, empang, dan hewan ternak, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari rendah hingga tinggi. Rapat dibagi menjadi dua sesi, yaitu pembahasan titik kebocoran pipa dan langkah-langkah taktis untuk penanganan dampak di lima desa terdampak.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Lutim secara resmi memperpanjang masa tanggap darurat selama satu minggu. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan yang maksimal dan pengawasan menyeluruh di seluruh area yang terdampak. (*)
