PALOPO, SETARAKATA.com – Komisi C DPRD Palopo terus mendalami persoalan yang berpotensi menghambat pendapatan asli daerah (PAD), terutama terkait pengelolaan aset-aset strategis milik Pemerintah Kota Palopo.
Hal ini dibahas pada saat rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palopo, Jumat (10/01/2025) lalu.
Salah satu sorotan utama adalah aset ruko Sawerigading yang diketahui tidak memberikan kontribusi pendapatan selama tiga tahun terakhir.
Saat dihubungi, Anggota Komisi C Sadam, mengatakan hal ini menjadi tantangan serius dalam optimalisasi PAD.
“Ruko Sawerigading seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Namun, faktanya hingga saat ini tidak ada realisasi pemasukan dari penyewa. Jika dikelola dengan baik, aset ini bisa memberikan tambahan pemasukan signifikan,” ujarnya.
Sadam menambahkan, ada potensi pemasukan hingga puluhan miliar rupiah yang seharusnya diperoleh pemerintah jika kontrak penyewaan dikelola secara efektif sejak 2022.
Masa kontrak penyewa sebelumnya telah berakhir tiga tahun lalu, tetapi perpanjangan kontrak dan pembayaran yang semestinya belum terealisasi.
Selain Ruko Sawerigading, Komisi C juga mendesak penyelesaian hutang ganti rugi Pasar Niaga Palopo (PNP) sebesar Rp38 miliar.
Beberapa bagian PNP hingga kini masih dikuasai pihak tertentu karena pemerintah belum mampu menyelesaikan kewajiban pembayarannya.
“Pemerintah Kota Palopo harus segera mencari solusi untuk menyelesaikan ganti rugi ini. Masalah yang berlarut-larut hanya akan menghambat pengelolaan aset dan potensi pendapatan lainnya,” tegasnya.
Komisi C DPRD Palopo menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan PAD. Evaluasi secara menyeluruh diperlukan agar aset-aset strategis seperti Ruko Sawerigading dan PNP dapat kembali memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. (*)
