Wali Kota Palopo Naili Trisal Fokuskan 100 Hari Kerja pada Pelayanan Publik dan Integritas ASN

Walikota Palopo dan Wakil Walikota Palopo, Naili Trisal - Akhmad Syarifuddin berikan arahan ke pejabat Pemkot di hari pertama berkantor. (Dok:kominfo)

PALOPO, SETARAKATA.com – Setelah resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo periode 2025–2030 Senin, 4 Agustus 2025 lalu, Naili Trisal dan Akhmad Syarifuddin (Ome) langsung tancap gas.

Pada hari pertama berkantor, keduanya memulai agenda kerja dengan menggelar pengarahan kepada seluruh pejabat Pemerintah Kota Palopo.

Bacaan Lainnya

Bertempat di Aula Ratona Balai Kota Palopo, pengarahan tersebut dipandu oleh Sekretaris Kota Palopo, Firmanza DP, dan dihadiri oleh seluruh pejabat eselon dari berbagai tingkatan.

Dalam arahannya, Wali Kota Palopo Naili Trisal, yang juga merupakan wali kota perempuan pertama di Sulawesi Selatan, menyampaikan sejumlah poin strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berintegritas.

“Kita semua adalah pelayan masyarakat. Perubahan harus dimulai dari tubuh birokrasi sendiri. Birokrasi tidak boleh hanya sibuk dengan rutinitas, tapi harus menjadi motor penggerak perubahan,” tegas Naili Trisal.

Ia menekankan bahwa aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak harus hadir di tengah masyarakat dengan solusi nyata, bukan prosedur yang berbelit-belit.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo menargetkan sejumlah langkah nyata dalam 100 hari kerja pertama yang mencakup Penataan sistem pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan transparan. Percepatan program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Evaluasi menyeluruh kinerja OPD dan tata kelola keuangan daerah. Serta Konsolidasi internal lintas instansi untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan program.

Naili juga memberikan penegasan terkait integritas dan kedisiplinan ASN.

“Tidak ada toleransi untuk pungli, manipulasi data, atau konflik kepentingan. Hadir tepat waktu, bekerja dengan hati, dan menjunjung tinggi etika birokrasi adalah harga mati,” tegasnya.

Ia juga berkomitmen membuka kanal pelaporan publik serta menerapkan sistem reward and punishment yang adil dan berbasis kinerja. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *