MAKASSAR, SETARAKATA.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sulawesi Selatan menyampaikan pandangan kritisnya dalam rapat paripurna di Makassar, Senin (8/9/2025). Kemarin.
Rapat tersebut berfokus pada pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel Tahun Anggaran 2025.
Dalam lima poin penting yang disampaikan, Fraksi PKB menyoroti beberapa aspek utama, termasuk anggaran belanja infrastruktur, peningkatan pendapatan daerah, hingga alokasi untuk jaminan kesehatan.
Ketua Fraksi PKB Sulsel, Zulfikar Limolang, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk meningkatkan anggaran belanja infrastruktur, khususnya untuk jalan, jaringan, dan irigasi, sebesar Rp301,7 miliar.
Menurutnya, langkah ini sangat krusial untuk mendorong pemerataan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Belanja jalan, jaringan, dan irigasi perlu diperbesar Rp301,7 miliar lebih, dengan cara mengurangi atau tidak menambah rencana belanja peralatan dan mesin,” ujar Zulfikar.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya peningkatan target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi. Mereka menyarankan agar upaya ini diimbangi dengan penguatan literasi pajak, perbaikan pelayanan birokrasi, serta penegakan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh.
Dalam pandangan mereka, Ranperda APBD Perubahan 2025 belum secara jelas menjabarkan program-program yang langsung menyasar wajib pajak, seperti sosialisasi kepada pihak ketiga.
Fraksi PKB juga memberikan dukungannya terhadap langkah Pemprov Sulsel menganggarkan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
Mereka juga mengapresiasi penambahan bantuan keuangan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebesar Rp397,7 miliar.
Tak hanya itu, Fraksi PKB menyarankan Pemprov untuk memaksimalkan anggaran subsidi guna menunjang pelayanan publik.
Mereka juga mendorong pemberian hibah bagi kelompok warga dan bantuan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi komunitas, seperti pengelola pesantren dan konstituen anggota dewan, dengan tujuan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Zulfikar menegaskan bahwa fokus utama Fraksi PKB adalah memastikan APBD Perubahan 2025 berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam sektor infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan publik.
Rapat paripurna ini dibuka oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, yang menyatakan bahwa agenda kali ini adalah pembahasan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2025.(*)
