MAKASSAR, SETARAKATA.com – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, hadir dalam rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.
Sidang paripurna tersebut membahas Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Dalam rapat tersebut, dipaparkan Pendapatan Daerah diperkirakan mencapai Rp9,378 triliun, dengan Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar.
Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid, menekankan pentingnya APBD yang mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat.
“APBD harus berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan di berbagai sektor, serta memberdayakan masyarakat. Dalam penyusunannya, prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis harus diutamakan agar APBD dapat menjawab problem masyarakat secara tepat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi rapat ini sebagai paripurna terakhir bagi DPRD Sulsel periode 2019-2024. Ia menekankan pentingnya menyusun APBD yang sehat, yang dimulai dari APBD Perubahan 2024 hingga APBD Induk 2025.
“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.
Gubernur juga menegaskan perlunya desain penganggaran yang memenuhi semua regulasi yang berlaku.
“Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang. Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Selain itu, dalam rapat tersebut disepakati untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pemberian beasiswa bagi ASN, mahasiswa, dan pelajar berprestasi.
Pengembangan budaya, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata juga menjadi perhatian utama, bersama dengan penanganan masalah kemiskinan dan stunting dalam program-program prioritas yang telah ditetapkan. (*)
