LUWU, SETARAKATA.com — PT Masmindo Dwi Area (MDA) menggelar audiensi bersama Bupati Luwu dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas permohonan perlindungan hukum terkait investasi dan kegiatan operasional perusahaan di wilayah Kabupaten Luwu.
Pertemuan berlangsung di Belopa dan dihadiri langsung oleh Bupati Luwu H. Patahudding, S.Ag., Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu, SH., Ketua DPRD Luwu, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Kapolres Luwu, Dandim 1403/Palopo, serta perwakilan ATR/BPN, POKJA, SATGAS Percepatan Investasi, Camat Latimojong, Camat Bajo Barat, dan jajaran manajemen MDA.
Dalam audiensi tersebut, MDA melaporkan bahwa sepanjang Agustus 2025 terjadi 16 aksi pemalangan jalan di akses menuju site Awak Mas Project dan wilayah operasi perusahaan.
Aksi ini berdampak pada terganggunya mobilisasi dan aktivitas operasional. Faktor utama pemalangan ini berkaitan dengan penerimaan tenaga kerja dan kesempatan usaha yang dinilai sebagian warga belum merata.
Direktur MDA, Erlangga Gaffar, menegaskan bahwa perusahaan selalu mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat.
“Kami telah menyusun peta sebaran karyawan Awak Mas Project dan memastikan seluruh proses penerimaan tenaga kerja dilakukan melalui satu pintu, serta mengacu pada prosedur yang disepakati bersama POKJA,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Luwu H. Patahudding menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia meminta proses rekrutmen tenaga kerja dilakukan transparan dan sesuai regulasi.
“Pemerintah akan memperkuat basis data tenaga kerja di desa-desa agar kebutuhan rekrutmen ke depan bisa dipetakan secara akurat dan adil,” tegasnya.
Ketua DPRD Luwu juga menyatakan dukungan dengan mendorong transparansi dalam rekrutmen tenaga kerja dan siap menjadi fasilitator komunikasi antara perusahaan dan masyarakat.
Sedangkan Kajari Luwu menekankan pentingnya kepastian hukum dan asas keadilan yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan POKJA.
Senada hal itu, Kapolres Luwu menyatakan siap menjaga keamanan dan menegakkan hukum secara adil. Sedangkan Dandim 1403/Palopo mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat, perusahaan, dan masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Hasil audiensi ini menghasilkan beberapa rekomendasi strategis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kelangsungan investasi, di antaranya:
- Rencana tenaga kerja hingga 2025 akan disampaikan secara transparan kepada SATGAS dan POKJA.
- Mediasi dan pendekatan kekeluargaan menjadi langkah utama dalam menyelesaikan aksi pemalangan, namun tindakan hukum akan diambil jika provokasi terus berlanjut.
- POKJA menjadi juru bicara utama, didukung Forkopimda dalam proses mediasi.
- Safari dan penyuluhan hukum akan dilakukan di desa-desa sepanjang jalur logistik pertambangan.
