LUTRA, SETARAKATA.com – Bupati Luwu Utara (Lutra), Indah Putri Indriani, mengungkapkan keluhannya terkait lambannya penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) Bendung Baliase.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Aula Tudang Sipulung Rujab Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (17/1/2025). Kemarin.
Indah menyoroti bahwa pembangunan Bendung Baliase yang telah dimulai sejak 9 tahun lalu seharusnya sudah selesai tahun lalu. Namun, proyek tersebut hingga kini belum rampung.
“Kendalanya sekarang adalah ini kan sudah dikerjakan hampir 9 tahun. Sebenarnya targetnya tahun kemarin sudah selesai,” ungkap Indah.
Meski demikian, ia menyampaikan bahwa Pemkab Lutra bersama Dirjen Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan uji coba untuk mengairi 3.000 hektare lahan pertanian.
Uji coba tersebut menunjukkan hasil positif, dengan indeks pertanaman mencapai lebih dari 100 persen.
Indah mengungkapkan kendala terbesar saat ini adalah penyelesaian jaringan tersier yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Namun, ia mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan utama.
“PR kita sekarang terkait dengan jaringan tersiernya. Jadi memang ada kendala karena terus terang ini kan dari kewenangan kabupaten, tetapi di satu sisi kita ketahui bahwa kondisi keuangan cukup menyulitkan juga,” jelasnya.
Indah berharap melalui Instruksi Presiden (Inpres), pemerintah pusat dapat memberikan intervensi terhadap proyek ini, mengingat potensi besar yang dapat dihasilkan dari penyelesaian Bendung Baliase.
Selain itu, Indah menyoroti wacana pemerintah untuk melakukan moratorium terhadap pembangunan Bendungan Rongkong. Ia menjelaskan bahwa dokumen sertifikasi yang dibutuhkan sudah selesai, dan proyek ini telah lama dinantikan.
“Kami sudah mendapatkan informasi dari Kementerian dan Balai bahwa untuk Bendungan Rongkong ini jadi prioritas. Potensinya sangat besar untuk irigasi lebih dari 30 ribu hektare. Ini untuk jangka panjang,” ujar Indah.
Bupati Lutra berharap rencana moratorium tersebut tidak terealisasi, mengingat Bendungan Rongkong memiliki banyak manfaat, termasuk ketahanan pangan, ketersediaan air baku, dan pengendalian banjir hingga 60 persen.
Dalam rapat tersebut, Indah juga mengungkapkan bahwa Luwu Utara tetap surplus produksi beras setiap tahun. Hingga Desember 2024, surplus beras tercatat mencapai 95 ribu ton, meskipun beberapa lahan mengalami gagal panen akibat bencana banjir.
“Khusus padi terakhir per Desember ini 95 ribu ton meskipun memang terdapat beberapa kegagalan panen diakibatkan karena bencana hidrometeorologi basah atau banjir. Walau demikian, Lutra tetap surplus,” paparnya.
Bupati Lutra juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperhatikan irigasi teknis di wilayahnya yang berada di bawah kewenangan pusat. Salah satu fokusnya adalah suplai sistem Kanjiro, yang rusak akibat bencana empat tahun lalu. Sistem ini mengairi sekitar 4.000 hektare lahan pertanian dan telah masuk dalam program Balai Besar Pompengan.
“Sebenarnya, jaringan irigasi teknis telah dibenahi beberapa waktu lalu, namun tapak bendungnya masih belum ditangani. Kami mohon izin agar hal ini dapat menjadi perhatian lebih lanjut,” tutup Indah. (*)
