PALOPO, SETARAKATA.com – Ketua Komisi A DPRD Kota Palopo, Aris Munandar, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permintaan ini muncul menyusul maraknya kasus keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah dan menimpa siswa penerima program.
Menurut Aris Munandar, pengawasan ketat perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dapur, bahan baku makanan, hingga penanganan limbahnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan program MBG di Kota Palopo berjalan optimal, sehat, dan aman.
“Program ini sangat bagus dan mulia, hanya saja perlu dilakukan pemantauan ketat terhadap proses penyajian makanannya,” ujar Aris, Senin (29/9/2025).
Aris Munandar menyoroti pentingnya peran Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam melakukan pengawasan intensif.
Langkah ini mencakup pemeriksaan kebersihan dapur, standar penyimpanan bahan baku, dan kualitas pemasok makanan.
Ia menambahkan bahwa kasus keracunan yang terjadi di daerah lain sering kali disebabkan oleh nasi basi atau penyajian yang tertunda. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemkot Palopo agar kejadian serupa tidak terulang.
Selain aspek kesehatan, Aris Munandar juga menyoroti masalah pengelolaan limbah dari kegiatan MBG. Ia menyarankan agar kepala daerah segera membuat naskah dinas atau surat edaran khusus untuk mengatur pembuangan sampah dari setiap Sentra Pembuatan Pangan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi maupun yang akan dibuka.
“Saya kira pemerintah juga bertanggung jawab terhadap kegiatan atau pengelolaan sampah tersebut, kasihan juga kalau karyawan yang harus pergi buang sampahnya atau sampah dibiarkan menumpuk,” tambahnya.
Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan pengelolaan limbah MBG dapat terkoordinasi dengan baik, mencegah penumpukan sampah, dan menjaga kebersihan lingkungan di Kota Palopo. (*)
