LUWU, SETARAKATA.com – Komisi II DPRD Kabupaten Luwu melakukan kunjungan kerja (kunker) strategis ke dua dinas terkemuka di Provinsi Sulawesi Selatan. Rabu (18/6), rombongan berkunjung ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Sulsel, dilanjutkan Kamis (19/6) ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut hasil rapat Komisi II DPRD Luwu dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada 16 Juni 2025, yang membahas rencana program TA 2025 khususnya di bidang peternakan, sarana prasarana, dan tanaman pangan.
Dalam pertemuan di Disnakkeswan Provinsi Sulsel, Ketua Komisi II Desi Patantan menyampaikan tantangan Kabupaten Luwu dalam memenuhi kebutuhan daging lokal.
Menurutnya, lembaga daerah masih kesulitan menjamin pasokan daging mandiri, terbukti saat Iduladha lalu, hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk Luwu datang dari Sinjai karena bobot hewan ternak lokal belum memenuhi standar.
“Kami konsultasikan terkait bantuan pengadaan hewan ternak untuk kelompok. Ini karena kebutuhan daging di Luwu cukup tinggi… hewan kurban dari Presiden… justru berasal dari Sinjai, karena tidak ada yang memenuhi standar bobot di daerah kami,” jelas Desi.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel menyambut usulan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan kepada Kabupaten Luwu.
“Alhamdulillah mereka siap membantu kita di Kabupaten Luwu,” tambah Desi.
Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Luwu, Alimus, juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas daerah:
“Koordinasi ini terkait dengan sinergitas program kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan dengan rencana program bidang peternakan Kabupaten Luwu,” terangnya
Hari kedua, dalam kunjungan ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel, pembahasan difokuskan pada keselarasan program tahun berjalan dan rencana 2026.
Diskusi mencakup dukungan di bidang sarana prasarana dan pengembangan tanaman pangan agar Kabupaten Luwu dapat meningkatkan produktivitas melalui sinergi bersama pemerintah provinsi. (*)
