LUWU, SETARAKATA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu secara resmi menetapkan pasangan Patahuddin dan Dhevy Bijak Pawindu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu untuk periode 2025-2030.
Penetapan ini dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang berlangsung di Aula Bappelitbangda Kabupaten Luwu, Kamis (9/01/2025).
Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Luwu, Abdullah Sappe Ampin Maja, didampingi oleh para anggota KPU lainnya. Dalam rapat tersebut, Abdullah Sappe mengumumkan hasil akhir Pilkada Luwu 2024, di mana pasangan Patahuddin-Dhevy berhasil meraih 97.775 suara atau 46,92 persen dari total suara sah.
“Atas hasil keputusan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu, pasangan Patahuddin dan Dhevy Bijak Pawindu ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu periode 2025-2030,” kata Abdullah Sappe.
Penetapan ini disahkan melalui prosesi penandatanganan berita acara oleh Ketua dan anggota KPU Luwu sebagai bentuk legalitas hasil pemilihan.
Dalam pidatonya, Patahuddin menyampaikan rasa syukur atas hasil pemilihan serta berterima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam menyukseskan Pilkada Luwu 2024.
“Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen bersama dalam menjaga proses Pilkada yang damai dan aman,” ujar Patahuddin.
Ia juga menyerukan kepada masyarakat untuk kembali mempererat persatuan pasca-pemilihan dan bersama-sama membangun Kabupaten Luwu yang lebih harmonis.
“Mari kita satukan langkah, merajut silaturahmi, dan bersama-sama membangun Kabupaten Luwu yang lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati terpilih, Dhevy Bijak Pawindu, turut memberikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, dan semua elemen masyarakat yang mendukung kelancaran Pilkada. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun daerah.
“Pembangunan Kabupaten Luwu adalah tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh elemen untuk berkolaborasi demi kesejahteraan bersama,” ujar Dhevy Bijak.
Rapat pleno penetapan ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube KPU Luwu, sehingga masyarakat dapat menyaksikan prosesnya secara transparan. Langkah ini diambil untuk memastikan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilihan. (*)
