JAKARTA, SETARAKATA.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar rapat koordinasi bidang keamanan bersama Polres Metro Jakarta Pusat, di Gedung III MK, Jakarta, Jumat (31/1/2025) sore.
Rapat ini membahas strategi pengamanan guna memastikan keamanan seluruh pihak tanpa menghambat akses pencari keadilan.
Dalam pertemuan ini, MK menerima berbagai masukan mengenai manajemen pergerakan pengunjung sidang, baik dari para pihak maupun pendukung. Hal ini bertujuan agar suasana tetap kondusif dan tertib selama persidangan berlangsung.
Kepala Biro Umum MK, Budi Wijayanto, menjelaskan bahwa putusan yang akan dibacakan pada 4 – 5 Februari 2025 merupakan putusan bagi perkara yang tidak akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Oleh karena itu, diperlukan dukungan penuh dari kepolisian untuk menjamin pengamanan terhadap MK dan seluruh pihak yang berkepentingan.
“Semangat pimpinan kami, Pak Kapolres, adalah tetap memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan,” ujar Budi.
Budi juga menegaskan bahwa konsep “MK tanpa pagar” tetap bisa dijalankan tanpa sekat-sekat pembatas, meskipun aspek keamanan tetap menjadi prioritas utama.
Prinsip yang diusung adalah keamanan yang ketat, namun tidak menciptakan suasana mencekam.
Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo, menegaskan bahwa Polres Metro Jakarta Pusat siap memberikan dukungan penuh terhadap pengamanan persidangan di MK.
Untuk memastikan kelancaran sidang, kepolisian telah membagi pengamanan menjadi tiga Korwil berdasarkan wilayah asal perkara, Korwil A, Jawa dan Sumatera. Korwil B Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT serta Korwil C Maluku dan Papua
Selain itu, teknis operasional di lapangan juga diperketat dengan penebalan pengamanan pada titik-titik strategis, baik di dalam ruang sidang maupun di sekitar area persidangan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mitigasi risiko pengamanan. (*)
