JAKARTA, SETARAKATA.com – Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyoroti rendahnya vonis dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
Menurutnya, hukuman ringan terhadap pelaku korupsi tidak hanya melukai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025, di gedung Bappenas, Senin (30/12/2024).
“Kalau sudah jelas menyebabkan kerugian, terutama hakim-hakim, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo enggak ngerti hukum lagi. Tetapi rakyat itu mengerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Rampok ratusan triliun, vonisnya kok hanya sekian tahun,” ujar Prabowo.
Presiden kedelapan Republik Indonesia ini secara langsung meminta Jaksa Agung untuk bersikap tegas dengan mengajukan banding terhadap vonis ringan bagi pelaku korupsi.
“Jaksa Agung! Naik banding tidak kau? Naik banding ya? Vonisnya ya 50 tahun gitu kira-kira ya,” tegas Prabowo disambut tepuk tangan peserta Musrembangnas.
Prabowo juga menyinggung soal fasilitas mewah yang kerap diberikan kepada terpidana korupsi di dalam penjara. Ia meminta Menteri Pemasyarakatan untuk memastikan tidak ada perlakuan istimewa kepada narapidana korupsi.
“Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, punya TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan, ya!” imbuhnya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan bahwa budaya korupsi, termasuk markup anggaran, harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Ia menyerukan seluruh pejabat pemerintah, termasuk aparat eselon, untuk berbenah dan meninggalkan praktik-praktik yang merugikan negara.
“Seluruh aparat, eselon, budaya markup, budaya penggelembungan anggaran itu adalah korupsi. Itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek yang nilainya 100 juta ya 100 juta. Jangan dibilang 150 juta. Budaya ini harus kita hilangkan,” tegas Prabowo.
Presiden Prabowo optimistis bahwa dengan menegakkan hukum secara tegas dan menjalankan pemerintahan yang bersih, keuangan negara akan lebih baik sehingga dapat digunakan untuk pembangunan.
“Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian ratusan triliun, vonisnya segitu. Ini melukai rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukuli,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Insyaallah, dengan kita kelola baik, penghasilan untuk negara akan baik,” pungkasnya. (*)
