PALOPO, SETARAKATA.com – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo yang dijadwalkan Kamis, 18 September 2025, akhirnya ditunda.
Penundaan ini terjadi lantaran tidak tercapainya kuorum setelah tiga fraksi memilih walk out. Agenda penting sidang, yaitu penyerahan draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, pun urung digelar.
Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, yang akrab disapa Ome, hadir di lokasi bersama Sekretaris Daerah Firmanza dan rombongan Pemerintah Kota Palopo.
Ia tiba sekitar pukul 14.00 WITA. Menanggapi penundaan tersebut, Ome menyebutnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
“Selama ini kan Ibu Wali hadir, tapi sekarang ini ada agenda penting. Itulah gunanya saya mewakili beliau, tapi inilah dinamika lembaga DPRD sebagai tuan rumah,” ujar Ome kepada awak media.
Secara terpisah, Ketua DPRD Palopo dalam konferensi pers menjelaskan bahwa penundaan ini murni disebabkan oleh ketidakhadiran anggota dari tiga fraksi, yaitu Fraksi Golkar, NasDem, dan PDIP.
Ketiga fraksi tersebut memilih untuk tidak melanjutkan sidang. Sementara itu, Fraksi Demokrat dan Gerindra menyatakan sepakat untuk melanjutkan agenda paripurna.
“Agenda paripurna ini sudah melalui pembahasan resmi di Badan Musyawarah (Bamus). Awalnya kita jadwalkan Selasa, tetapi setelah diklarifikasi, Wali Kota bisa hadir hari Kamis. Jadi di Bamus kita jadwalkan lagi sesuai jadwal Wali Kota,” jelasnya.
Ketua DPRD juga menekankan pentingnya kehadiran Wali Kota sebagai bentuk etika antar-lembaga.
“Ini lebih kepada prinsip, persoalan etika. Ketika kita mengatakan mau menghadiri lalu tidak. Ini kita lembaga setara, dua institusi ini (Eksekutif-Legislatif). Kecuali dia ada agenda penting. Tapi Wali Kota ada, kami tidak tahu alasannya,” tegasnya.
Namun Ketua DPRD bakal menjadwalkan ulang rapat paripurna tersebut.
Perbedaan sikap antara fraksi yang walk out dan yang tetap ingin melanjutkan sidang menunjukkan adanya dinamika politik yang kuat di internal DPRD Kota Palopo. (*)
