PALOPO, SETARAKATA.com – Ratusan tenaga honorer dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo menggelar aksi damai di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, Senin (3/2/2025).
Aksi ini dipimpin oleh Ketua Forum Honorer Kota Palopo, Ahmad, sebagai bentuk aspirasi untuk mendesak DPRD memberikan penjelasan terkait kejelasan status tenaga honorer, baik pekerja penuh waktu maupun paruh waktu.
Ahmad menegaskan bahwa para honorer mengharapkan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan status mereka.
“Kami berharap ada upaya nyata dari pemerintah terkait kejelasan status kami. Hingga saat ini, belum ada solusi konkret yang diberikan,” ujar Ahmad.
Para tenaga honorer menuntut kepastian terkait pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama bagi honorer paruh waktu yang nasibnya masih belum jelas.
Wakil Ketua DPRD Palopo, Alfri Jamil, mengakui bahwa aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia.
“Aksi ini bukan hanya di Kota Palopo, tapi juga di berbagai kabupaten/kota lain, bahkan dilaksanakan di Jakarta,” ungkap Alfri.
Menurutnya, tuntutan utama para honorer adalah kepastian hukum terkait pengangkatan, terutama bagi mereka yang mendekati usia pensiun dan khawatir kehilangan kesempatan menjadi ASN.
“Mereka meminta kejelasan terkait pengangkatan honorer kategori R1, R2, dan R3, karena banyak yang sudah mendekati batas usia sesuai regulasi ASN,” tambahnya.
Selain kepastian status, para honorer juga menuntut peningkatan kesejahteraan dengan honorarium minimal setara Upah Minimum Regional (UMR).
“Mereka berharap setelah diangkat nanti, gaji mereka disesuaikan minimal setara UMR, tidak lagi berdasarkan regulasi pegawai honorer saat ini,” jelas Alfri.
Sementara Anggota DPRD Palopo yang lain, Bata Manurung, menyampaikan bahwa pihaknya memahami keresahan para tenaga honorer, khususnya terkait kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi.
“Kami paham, honor yang diterima tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga. DPRD berusaha mencari regulasi yang bisa meningkatkan insentif tanpa melanggar aturan yang berlaku,” ujarnya.
Bata menegaskan bahwa DPRD siap bekerja sama untuk mencari solusi terbaik yang memenuhi aspirasi para honorer tanpa bertentangan dengan regulasi yang ada. (*)
