PALOPO, SETARAKATA.com – Pemerintah Kota Palopo bersama BPJS Kesehatan Cabang Palopo menggelar Forum Kemitraan Pengelolaan Fasilitas Kesehatanbersama para pemangku kepentingan, Kamis (19/6/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat BPJS Kesehatan Palopo dan dipimpin langsung oleh Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari kerja sama fasilitas kesehatan (faskes), penguatan sarana dan prasarana, peningkatan SDM, hingga upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan di Kota Palopo.
Pj Wali Kota Palopo menegaskan bahwa forum ini merupakan bentuk implementasi dari amanah undang-undang untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam aspek kesehatan.
“Salah satu indikator utama dalam aspek kesehatan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM kita menunjukkan tren positif, termasuk usia harapan hidup di Kota Palopo yang saat ini berada di angka 74,4 tahun, salah satu yang tertinggi,” ujar Firmanza.
Firmanza menambahkan bahwa layanan kesehatan di Kota Palopo harus benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa layanan kesehatan di Palopo tetap gratis dan menjangkau semua lapisan masyarakat.
“Kita tidak ingin ada warga yang tidak terlindungi dari aspek kesehatan. Ini adalah mandat konstitusi. Forum ini harus mampu menyatukan komitmen, menyelaraskan langkah agar tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Dahniar Hasyim Dahlan, menyampaikan laporan terkait kondisi dan tantangan fasilitas kesehatan yang ada.
Ia menekankan pentingnya komitmen faskes dalam memberikan pelayanan prima, guna mengurangi keluhan berulang dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
“Kami berharap ke depan tidak ada lagi keluhan yang sama dari peserta. Komitmen pelayanan dari seluruh fasilitas kesehatan harus terus diperkuat,” ujar Dahniar.
Forum kemitraan ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk menyusun langkah nyata dalam mewujudkan sistem layanan kesehatan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (*)
