Banggar DPR Minta Pemerintah Respons Cepat Tarif Baru AS, Waspadai Dampaknya bagi Ekonomi Indonesia

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. (Dok:net)

JAKARTA, SETARAKATA.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis menyusul kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang kembali menaikkan tarif impor.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyebut kebijakan ini bisa memicu dampak global, termasuk terhadap perekonomian Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Langkah sepihak Amerika Serikat ini dikhawatirkan membawa petaka global seperti era Mckinley. Apalagi jika negara-negara besar seperti Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko membalas dengan kebijakan serupa. Terbaru, Trump juga mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang ekspor Indonesia ke AS,” ujar Said dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

Ia menambahkan bahwa situasi ekonomi dalam negeri juga sedang tidak stabil, ditandai dengan penurunan daya beli masyarakat serta fluktuasi tinggi di pasar saham dan sektor keuangan.

Said mendorong pemerintah untuk mengambil inisiatif di level internasional, khususnya melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Menurutnya, WTO harus kembali ke prinsip dasarnya sebagai lembaga penyeimbang perdagangan global yang adil dan nondiskriminatif.

“Indonesia harus mengajak dunia mengingatkan WTO agar berjalan sesuai tujuannya: memperjuangkan perdagangan bebas, transparan, dan sebagai forum penyelesaian sengketa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Said menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan ekspor Indonesia di pasar global.

Ia meminta pemerintah mencari pasar alternatif jika ekspor Indonesia terdampak tarif tinggi, demi mempertahankan surplus neraca perdagangan.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan penempatan 100% devisa hasil ekspor di dalam negeri dipastikan berjalan dan ditaati oleh para pelaku usaha.

Untuk meredam dampak ekonomi global, Said menyarankan kebijakan fiskal kontra-siklus guna mendukung dunia usaha tanpa mengorbankan kesehatan fiskal negara. Ia juga mendorong penguatan infrastruktur pasar keuangan dan saham agar tetap menarik bagi investor internasional.

“Selain itu, perlu dibangun komunikasi publik yang kredibel dan dialogis sebagai rujukan akurat bagi pelaku usaha,” tutupnya. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *