JAKARTA, SETARAKATA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Jakarta pada Kamis, 19 September 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun.
Angka ini didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun, menandai untuk pertama kalinya pendapatan negara melampaui Rp3.000 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan target penerimaan perpajakan untuk tahun 2025 didorong oleh reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan implementasi sistem CoreTax.
“PNBP akan diperoleh melalui reformasi pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi dividen BUMN, serta peningkatan inovasi dan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi digital,” ujarnya.
Sri Mulyani melanjutkan, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dianggarkan sebesar Rp1.160,1 triliun, dengan fokus pada program prioritas dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Transfer ke Daerah (TKD) ditargetkan mencapai Rp919,9 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Total belanja negara untuk tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp3.621,3 triliun, dengan defisit anggaran sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp616,2 triliun.
Sri Mulyani menegaskan tingkat defisit ini moderat dan aman untuk menjaga kesehatan APBN.
“Untuk mendukung pembangunan, pembiayaan investasi direncanakan sebesar Rp154,5 triliun, dengan pengelolaan yang efisien dan produktif. Asumsi dasar ekonomi makro mencakup pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,5%, dan proyeksi pengangguran terbuka 4,5-5,0%,” tambahnya.
Dirinya juga menyebutkan, APBN 2025 juga mendukung program prioritas pemerintahan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan sekolah unggulan, dengan harapan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menkeu menekankan APBN 2025 dirancang dengan semangat keberlanjutan dan optimisme, untuk mendukung transisi pemerintahan yang efektif dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. (*)
