DPRD Palopo Minta Dinsos Razia PSK di Terminal Dangerakko

DPRD Palopo rapat program kerja bersama Dinas Sosial (Dinsos) Palopo. (dok:ist)

PALOPO, SETARAKATA.com – Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriyah, pemerintah dan instansi terkait didesak untuk segera melakukan razia terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) yang kerap terlihat di kawasan Terminal Dangerakko, Palopo.

Permintaan ini disampaikan oleh anggota DPRD Palopo, Rustan Taruk SE, saat rapat program kerja bersama Dinas Sosial (Dinsos) Palopo pada Senin (13/01/2025), kemarin.

Bacaan Lainnya

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi A, Aris Munandar SH, dan dihadiri sejumlah anggota dewan, seperti Jabir, Muh Bastam, Hj Andi Rusmiani, serta Nureny SE MM.

Anggota DPRD Palopo, Rustan Taruk, menyoroti permasalahan PSK di Terminal Dangerakko yang menurutnya sudah sering dibahas namun belum ada langkah nyata untuk mengatasinya.

“Sudah sering saya sampaikan, persoalan PSK ini harus diperhatikan karena merusak lingkungan. Kami meminta Dinsos dan instansi terkait segera melakukan penertiban PSK di Terminal Dangerakko,” tegas Rustan.

Selain penertiban PSK, anggota DPRD lainnya, Jabir, mengimbau agar Dinsos Palopo segera merealisasikan program-program strategis yang telah dirancang untuk tahun 2025. Ia berharap program tersebut memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Ketua Komisi A, Aris Munandar SH, juga menyoroti pentingnya validasi data penerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

“Banyak warga mengeluhkan tidak menerima bantuan PKH dan BPNT saat saya reses. Kami meminta Dinsos memastikan pendataan dilakukan dengan baik agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ungkap Aris.

Rapat ini turut dihadiri oleh Kabid Linjamsos Dinas Sosial Palopo, Andi Irpandi Yusuf, bersama beberapa stafnya. Dalam pertemuan tersebut, Dinsos diminta segera menindaklanjuti berbagai masukan dari DPRD untuk menciptakan suasana kondusif menjelang Ramadan.

Menjelang Ramadan, isu sosial seperti keberadaan PSK di Terminal Dangerakko dan validasi data penerima bantuan sosial menjadi sorotan utama.

DPRD Palopo berharap tindakan cepat dari pihak terkait dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat selama bulan suci. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *