PALOPO, SETARAKATA.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palopo mengadakan dialog publik yang membahas prospek Pilkada serentak tahun 2024, di Solata Kafe, Sabtu 5 Oktober 2024.
Dalam acara ini, berbagai isu penting terkait pelaksanaan Pilkada di Kota Palopo disoroti, mulai dari pengawasan partisipatif hingga kerawanan pelanggaran.
Dalam kesempatan itu, Anggota Bawaslu Palopo, Widianto menekankan pentingnya peran serta masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam mengawasi jalannya Pilkada 2024.
Ia menegaskan komitmen Bawaslu untuk melakukan pengawasan menyeluruh hingga tingkat paling rendah.
“Kami berkomitmen melakukan pengawasan menyeluruh. Salah satu tantangan utama adalah pelanggaran netralitas ASN, dan kami berharap masyarakat dapat ikut berperan dalam pengawasan,” ujarnya.
Widianto juga menyoroti pelanggaran netralitas ASN menjadi indikator kerawanan Pilkada di Palopo, dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membantu Bawaslu dalam menjaga proses Pilkada tetap berjalan sesuai aturan.
Sementara itu, Hajar, yang merupakan akademisi turut memberikan pandangannya mengenai tipologi pemilih dalam Pilkada.
Menurutnya, pemilih terbagi menjadi tiga kategori: pemilih pragmatis, rasional, dan kritis.
“Pemilih pragmatis cenderung mencari keuntungan dari momen pemilihan, sedangkan pemilih rasional mempertimbangkan dampak dari pilihannya. Pemilih kritis memilih berdasarkan perhatian terhadap isu tertentu,” jelas Hajar.
Ia juga menegaskan, peraturan perundang-undangan adalah elemen penting dalam menjaga proses demokrasi, dan seluruh pihak diharapkan memastikan demokrasi berjalan secara kompetitif, teratur, dan inklusif.
Dikesempatan yang sama, Ketua KPU Kota Palopo, Irwandi Djumadin, mengapresiasi masukan dari masyarakat.
Ia menegaskan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi ujung tombak dalam mensosialisasikan Pilkada yang damai dan berintegritas.
“PPK dan PPS adalah ujung tombak KPU dalam mensosialisasikan Pilkada yang damai dan berintegritas, meski tidak selalu dalam bentuk program resmi,” ujarnya.
Sedangkan Kapolres Palopo, yang diwakili oleh Kasat Intelkam Iptu Idul, juga menyoroti potensi kerawanan di media sosial selama Pilkada.
Menurutnya, percakapan yang saling serang antar pendukung pasangan calon di media sosial dapat memicu konflik di dunia nyata.
“Kerawanan tertinggi dalam Pilkada Kota Palopo salah satunya berasal dari media sosial, dan ini harus diantisipasi agar tidak merembet ke dunia nyata,” jelas Iptu Idul.
Selain itu, ia menyoroti tantangan geografis yang mempengaruhi aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama di Kecamatan Sendana, serta keamanan di TPS khusus yang berada di Lapas.
“Beberapa TPS sulit diakses karena kondisi geografis, dan internet di sana sering terganggu. Ada juga tantangan Kamtibmas di TPS khusus di Lapas,” pungkasnya.
Acara ini menjadi momentum penting dalam upaya menjaga integritas dan kelancaran Pilkada serentak 2024 di Kota Palopo. (*)
