PALOPO, SETARAKATA.com – Koalisi Pemerhati Korupsi (KPK) Palopo mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut dan menuntaskan 40 proyek yang diduga terindikasi korupsi.
Desakan ini disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Mako Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo pada Jumat (31/1/2025).
Dalam orasinya, Jendral Lapangan Fahrul, mengungkapkan bahwa sejak 2018 hingga 2025, tidak ada satu pun kasus korupsi dari 40 proyek tersebut yang berhasil dituntaskan. Hal ini memunculkan dugaan adanya praktik kongkalikong antara oknum pelaku korupsi dengan APH di Palopo.
“Sebutkan kepada kami, kasus korupsi mana yang berhasil dituntaskan sejak 2018? Contohnya program seribu kandang ayam, tunjukkan 100 kandang saja! Nyatanya program ini tidak berjalan, tapi anggarannya cair,” tegas Fahrul.
Ia juga menambahkan, jika ada kasus korupsi yang terungkap, biasanya hanya berhenti pada level kepala dinas tanpa menyentuh aktor intelektual di baliknya.
Salah satu orator, Damianto, menegaskan bahwa banyak proyek bermasalah tersebut diduga melibatkan sosok yang disebut sebagai “Putra Mahkota” Palopo.
Sosok ini diduga kuat menjadi dalang di balik berbagai proyek yang terindikasi korupsi, bahkan memiliki pengaruh besar dalam mengatur jalannya pemerintahan dan proyek pemerintah.
“Doraemon saja perlu kantong ajaib untuk mengeluarkan barang, tapi di Palopo hanya butuh satu ‘Putra Mahkota’ untuk mengatur segalanya. Salah satu contohnya adalah program pelayaran yang katanya diberikan modal Rp5 juta, tapi kenyataannya para peserta berangkat dengan modal pribadi,” ungkap Damianto lantang.
Aksi yang berlangsung di dua lokasi ini berakhir sekitar pukul 17.00 WITA. Para demonstran tidak menargetkan audiensi langsung dengan APH, namun mereka berharap aksi ini menjadi pintu masuk untuk membuka kembali kasus-kasus dugaan korupsi yang mangkrak.
Mereka juga mengancam akan kembali turun ke jalan jika tuntutan ini diabaikan. Bahkan, mereka berencana membawa persoalan ini ke Jakarta jika tidak ada tindak lanjut dari APH Palopo. (*)
