PALOPO, SETARAKATA.com – Komisi A DPRD Kota Palopo mengadakan rapat kerja bersama Dinas Sosial (Dinsos) Palopo guna membahas program kerja tahun 2025.
Rapat yang berlangsung pada Senin (13/1/2025) ini dipimpin oleh Ketua Komisi A, Aris Munandar, bertempat di Ruang Komisi A DPRD Palopo.
Salah satu topik utama dalam pembahasan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
Saat ini, sebanyak 6.906 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tercatat sebagai penerima PKH di wilayah Palopo.
Aris Munandar menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh agar bantuan PKH dapat diberikan secara tepat sasaran dan sesuai aturan.
“Komisi A meminta Dinsos turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi data KPM. Jangan sampai ada penerima yang sudah meninggal atau tidak lagi memenuhi syarat tetapi masih terdaftar. Data PKH harus benar-benar akurat,” ujar Aris.
Selain itu, Aris juga mengusulkan peningkatan honor pendata PKH di tingkat kelurahan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka.
Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Nureny, turut memberikan masukan terkait mekanisme penentuan penerima PKH. Ia menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam proses musyawarah di tingkat kelurahan (muskal).
“Sebelum menetapkan penerima PKH, perlu diadakan muskal yang melibatkan pendamping PKH, RT, RW, bhabinkamtibmas, dan pihak terkait lainnya. Dengan musyawarah ini, kita bisa memastikan bahwa program PKH lebih tepat sasaran,” tegas Nureny.
Menanggapi hal tersebut, Dinsos Palopo menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima PKH dan akan mempertimbangkan setiap masukan dari Komisi A. (*)
