PALOPO, SETARAKATA.com – Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi di Kota Palopo melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD pada Kamis (20/2/2025).
Para mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan penting, termasuk pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam aksi ini, para demonstran juga mendesak pemerintah untuk membatalkan pembentukan program DANANTARA, yang mereka anggap tidak mencerminkan kepentingan masyarakat.
Selain itu, mereka meminta Presiden untuk mengevaluasi kinerja beberapa kementerian, terutama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Yoland Johan, Jenderal Lapangan aksi tersebut, menjelaskan bahwa tuntutan pembatalan Inpres No. 1 Tahun 2025 didasarkan pada dugaan pelanggaran prinsip hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan hak atas pendidikan dan kesehatan.
“Kami menilai adanya pengamputasian terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kebijakan ini,” jelas Yoland.
Ia juga menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak direspons oleh DPRD, aksi lanjutan dengan skala lebih besar akan digelar.
“Jika aspirasi kami tidak ditanggapi dalam gerakan nasional ‘Indonesia Gelap’, kami akan kembali turun ke jalan dalam gerakan Jilid 2,” tegas Yoland.
Selama aksi, para mahasiswa diterima oleh sejumlah pimpinan DPRD Kota Palopo, termasuk Ketua DPRD Darwis dan anggota DPRD lainnya seperti Alfri Jamil, Bata Manurung, Tazar, Umar, Nuraeny, dan Aris Munanda. (*)
