PALOPO, SETARKATA.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palopo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Senin (24/02/2025).
Dalam aksi tersebut, para peserta membawa spanduk bertuliskan “PMII Palopo Bergerak” dan menyuarakan tiga tuntutan utama terkait isu-isu nasional yang tengah berkembang.
Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah desakan kepada pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Jenderal Lapangan Aksi, Taufik Hidayat, menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor, termasuk pelayanan publik, pembangunan daerah, kesehatan, dan pendidikan.
“Inpres Nomor 1 Tahun 2025 berpotensi menimbulkan dampak negatif pada sektor-sektor tersebut,” ujar Taufik.
Selain itu, Taufik juga menyoroti ketidakseimbangan dalam distribusi pemotongan anggaran dan pentingnya transparansi serta perencanaan yang lebih matang dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Selain mendesak pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, PMII Palopo juga menuntut evaluasi terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka menilai bahwa program tersebut membutuhkan kajian lebih mendalam agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Tuntutan lainnya dalam aksi ini adalah mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang meliputi Masyarakat Adat, Perampasan Aset, dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Palopo, Harisal A. Latif, menyatakan bahwa pihaknya akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada Presiden dan DPR-RI.
“Kami di DPRD Palopo telah mengeluarkan rekomendasi. Semua tuntutan yang disampaikan PMII Palopo akan kami teruskan kepada DPR dan Presiden untuk menghasilkan rekomendasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” ungkap Harisal di hadapan para mahasiswa.
Aksi ini berlangsung damai, menegaskan komitmen PMII Palopo dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. (*)
