MAKASSAR, SETARAKATA.com – Prof Fadjry Djufry resmi menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Ia menggantikan Prof Zudan Arif Fakrulloh yang kini ditugaskan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.
Prof Fadjry Djufry, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan), dikenal sebagai seorang akademisi dan peneliti di bidang pertanian. Sebagai putra asli Sulawesi Selatan, ia diharapkan mampu membawa perubahan signifikan untuk provinsi ini.
Lahir di Makassar pada 14 Maret 1969, Prof Fadjry Djufry menempuh pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya. Ia menyelesaikan SDN Komp Melayu (1982), SMPN 7 Makassar (1985), dan SMAN 4 Makassar (1988).
Gelar Sarjana Pertanian (S1) diraihnya pada 1993 di bidang Agronomi dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Pendidikan lanjutannya ditempuh di Institut Pertanian Bogor (IPB), tempat ia meraih gelar Magister (S2) dan Doktor (S3) dalam bidang Agroklimatologi dan Pemodelan Tanaman, masing-masing pada tahun 2000 dan 2005.
Sebagai salah satu tokoh di bidang pertanian, Prof Fadjry dikukuhkan menjadi profesor riset di bidang budidaya dan produksi tanaman oleh Kementerian Pertanian pada 25 Januari 2022. Gelar tersebut menjadikannya profesor riset ke-630 secara nasional dan ke-159 di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan).
Selain itu, ia dikenal sebagai peneliti utama di lingkungan Balitbangtan, Kementerian Pertanian, dengan berbagai kontribusi di bidang inovasi pertanian yang telah mendukung ketahanan pangan nasional.
Sebagai Pj Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry diharapkan dapat memanfaatkan latar belakangnya di bidang pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
Selain itu, posisinya sebagai putra daerah Sulsel diyakini mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan di provinsi tersebut. (*)
