PALOPO, SETARAKATA.com – Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Palopo akan mengadakan dialog terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dengan mengundang empat pasangan calon (paslon) wali kota Palopo yang akan berlaga dalam Pilkada serentak 2024.
Wakil Ketua DPC PPDI Palopo, Yudea Sabdo Anggoro, menegaskan bahwa dialog ini sangat penting untuk memastikan para paslon memiliki komitmen yang jelas dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Palopo.
Menurutnya, selain kebijakan, implementasi yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial menjadi fokus utama dalam pembangunan kota yang inklusif.
Empat pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Palopo adalah: Putri Dakka dan Haidir Basir (nomor urut 1), Farid Kasim Judas dan Nurhaenih (2), Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta (3), serta Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin (4).
Yudea berharap para paslon memaparkan visi, misi, dan program yang inklusif, terutama untuk mengakomodasi kelompok disabilitas, anak-anak, perempuan, lansia, dan masyarakat adat.
“Pemenuhan hak disabilitas di Kota Palopo, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2021, masih menemui sejumlah hambatan seperti kurangnya partisipasi disabilitas dalam perencanaan pembangunan, rendahnya tingkat pendidikan, hingga layanan publik yang belum sepenuhnya aksesibel,” jelasnya.
PPDI Palopo mendesak agar para paslon menjadikan isu disabilitas sebagai prioritas dalam kampanye mereka, dengan menekankan pada visi pembangunan kota yang ramah disabilitas dan inklusif.
Mereka juga menyiapkan rekomendasi melalui policy brief berjudul “Kami Berhak Hidup Setara dan Berpartisipasi Aktif Membangun Kota Palopo” sebagai panduan bagi pemerintahan mendatang.
Ketua Dewan Penasehat DPC PPDI Palopo, Abdul Rahman Nur menegaskan, pentingnya penghormatan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Perda dan UU terkait.
Ia berharap, semua paslon dapat hadir dalam dialog tersebut untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap pemenuhan hak disabilitas di Kota Palopo. (*)
